DPRD Metro Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA – PPAS APBD 2025
Kota Metro, JINnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat Paripurna membahas tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025, dilaksanakan di Aula Gedung DPRD dihadiri oleh Ketua Ria Hartini Wakil Ketua I Ahmad Khuseini dan Wakil II Abdulhak, Sekwan Ade, para Anggota DPRD, Pjs Walikota Metro Descatama Paksi Moeda, perwakilan dari Kejari, Kodim , perwakilan dari Polres Metro, dan Kepala Pengadilan Agama Kota Metro, serta seluruh OPD dan Camat dan Lurah se Kota Metro,
Rabu (20/11/2024).
Dalam Pembahasan Rapat Paripurna tersebut Ramadoni selaku Anggota DPRD dari Fraksi PKS menyampaikan pembahasan KUA – PPAS Anggaran Tahun 2025 dengan Komposisi dan Personalia sebagai berikut:
1. Ketua, Ria Hartini, S.Sos., M.M., Wakil Ketua Ahmad Khuseini, M. Pd. I, Wakil Ketua H. Abdulhak, S.H., M. M., Sekretaris bukan Anggota Ade Erwinsyah, S. STP., M.M, Anggota Didik Isnanto, A. Cahyadi Lamnunyai, S.H., Roma Doni Yunanto, S.P.T,, Ir. H. Hadi Kurniadi ST., M.T, Efril Hadi, M.Kes., H. Ansori, S.E., M.M., Drs. H. Sudarsono, M.M., H. Subhan, S.E., Maryati, SKM., M.Kes., H. Basuki Rahmad, H. Fahmi Anwar, S.E., H. Wahid Asngari, S.Pdi., M.Pdi., Yusron Fauzi Saleh, S.H.
2. Materi Pembahasan adalah
– 1.KUA – PPAS APBD Anggaran Tahun 2025,
– 2. Hasil Pembahasan Komisi Komisi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro pembahasan KUA – PPAS APBD Tahun 2025.
– 3.Hasil Pembahasan Komisi Komisi dalam Badan Anggaran DPrD Kota Metro, 4.Hasil Pembahasan Badan Anggaran Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Metro.
3. Pembahasan : UU no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan tindak kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan pemilihan, penyelenggara tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dimana penyelenggara pemerintah mempunyai kewenangan daerah di danai dari atas dan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Kebijakan APBD adalah Dokumen Kebijakan Pendapatan Belanja serta Asumsi yang mendasari periode satu Tahun. Prioritas Plafon Anggaran Sementara merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target dari KUA dan disusun mulai dari tahapan menentukan sikap prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan serta melakukan program dan kegiatan.
A. Proses Pembahasan: Untuk mencapai hasil yang maksimal dan perluasan KUA -PPAS telah dilakukan Anggaran di tahun 2025 yang terlampir sebagai berikut.
B. Pembahasan dan evaluasi :Terdapat Pergeseran Anggaran dari yang diusulkan dengan dasar dan pertimbangan yang telah disepakati oleh Badan Anggaran Komisi komisi serta Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Berikut:
1. Pendapatan, Anggaran Pendapatan Daerah yang terdiri dari Asli Pendapatan Daerah dan Pendapatan transfer sebesar 1 Triliun 79 milyar 834 juta 847 ribu 863 rupiah, dengan rincian sebagai berikut : A. Pendapatan Asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah hasil pendapatan daerah yang sah sebesar 360 miliar 5823 juta 282 ribu 398 rupiah. B. pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah sebesar 719 Miliar 240 juta, 565 ribu 465 rupiah.
2. Belanja : Anggaran Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Koperasi, Belanja Modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar 1 triliun 89 miliar 823 juta 847 ribu 863 rupiah .
Dalam kesempatan yang sama Pjs. Wali Kota Metro Descatama Paksi Moeda menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Pemerintah Kota Metro menyepakati kebijakan KUA dan Prioritas Platform Anggaran APBD tahun 2025 dan menyepakati Asumsi Makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2025, dan menyepakati pula prioritas kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2021 -2026.
Lanjut Descatama, bahwa di tahun 2025 ada beberapa pos perubahan anggaran dikarenakan adanya kebijakan kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun 2025 serta kondisi ini menjadi tantangan untuk mengefektifkan dan meng efisiensi kan pembangunan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, memberikan sebuah dorongan agar kedepannya kita dapat memaksimalkan pendapatan dan pos asli pendapatan daerah hal ini memungkinkan jika peningkatan kinerja pelayanan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru.
Acara Selanjutnya dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA – PPAS APBD Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, Wakil Ketua Ahmad Khuseini, Wakil Ketua Abdulhak dan Pjs Walikota Metro Descatama Paksi Moeda, Serta Penyerahan Nota Kesepakatan dan Foto bersama.(Adv)
